Jalan raya Daendels adalah jalan penyambung pulau Jawa. Gubernur Jendral Belanda itu dikenal kejam, namun ia meninggalkan selarik jalan yang masih dipergunakan saat ini.
Jalan Daendels
Jalan Daendels adalah jalan penyambung pulau Jawa. Gubernur Jendral Belanda itu dikenal kejam, namun ia meninggalkan selarik jalan yang masih dipergunakan saat ini.
Awal abad kesembilan belas, armada laut Inggris terus merangsek ke Batavia, atau namanya sekarang Jakarta . Pulau Onrust dihujani bom besi. Sekoci-sekoci dilepas dari kapal perang, mengejar dan membakar kapal Belanda yang melarikan diri. Menghadapi ancaman ini, Raja Belanda Louis Napoleon, adik Napoleon Bonaparte, mengirim “orang kuat” untuk mempertahankan Jawa. Dialah Marsekal Herman Willem Daendels.
Kekuatan Daendels, jika tidak mau dibilang keganasan, benar-benar terbukti. Untuk mengamankan Jawa, Gubernur Jenderal ke-36 ini menginstruksikan pembangunan jalan strategis militer dari Anyer sampai Panarukan. Hanya dalam setahun, 1808–1809, sekitar 1.000 kilometer jalan selesai dibangun.
Rute ini disebut Jalan Raya Pos (De Grote Postweg), sebelum dikenal sebagai jalan Daendels, karena Daendels mendirikan 50 pos antara Batavia (Jakarta) dan Surabaya untuk mempercepat komunikasi dengan aparatnya. Perhubungan antarpos masih menggunakan kuda sebagai pengangkutnya. Maka dari itu, pada setiap pos sudah tersedia kuda baru untuk menggantikan kuda yang sudah kelelahan berjalan dari pos sebelumnya. Dengan begitu, stamina dan kesehatan kuda akan selalu terjaga.
Etape pertama pembangunan dimulai dari tempat istana sang gubernur jenderal berada, yakni Buitenzorg (Bogor) menuju Karangsambung di Karesidenan Cirebon. Jalan sejauh 250 kilometer ini terdiri atas ruas Cisarua-Cianjur-Rajamandala-Bandung-Parakanmuncang-Sumedang-Karangsambung.
Baru dimulai, rentetan masalah sudah menghadang. Berbeda dengan daerah lain di Pulau Jawa, wilayah Jawa Barat didominasi perbukitan berbatu cadas dan gunung-gunung tinggi. Apalagi kala itu sebagian besar masih berupa hutan belantara. Karenanya, para pekerja harus bersusah payah membuka hutan terlebih dulu dengan menebang pepohonan besar.
Ruas Megamendung hingga Cadas Pangeran merupakan medan yang paling berat. Konturnya sangat terjal dan berbatu-batu. Saat itu penggunaan dinamit untuk membuka jalan belum lazim. Akibatnya, tangan-tangan letih pribumi jugalah yang harus memapras punggung gunung hanya dengan linggis, kampak, atau pacul. Alhasil, banyak pekerja meninggal akibat tertimpa bebatuan besar atau tertimbun tanah longsor saat musim hujan.
Melihat hal ini, Bupati Sumedang Kusumadinata IX, yang kelak diberi gelar Pangeran Kornel, berang. Ia meminta proyek membobol bukit berbatu cadas itu dibatalkan. Sebagai gantinya, rute jalan dipindahkan ke bibir tebing agar lebih mudah digarap.
Namun sebanyak apa pun korban berjatuhan, Daendels tak ambil pusing. Ia bahkan menyuruh 38 bupati se-Jawa untuk melanjutkan pembangunan sampai ke ujung timur, yaitu Panarukan. Mau tak mau, mereka menurut saja. Pasalnya, sejak awal pemerintahannya, Daendels telah menerapkan sentralisasi kekuasaan. Ia tak sudi hormat kepada raja-raja, apalagi bupati dan residen.
Tak seperti para pendahulunya, Gubernur Jenderal Daendels memiliki wewenang untuk mengatur birokrasi sampai level paling bawah. Dengan cara ini, ia bisa memecat siapa pun yang dianggap membangkang dan melakukan apa saja untuk membuat pemerintahan berjalan efektif. Semua yang menentang perintahnya, orang Belanda sekalipun, akan ditembak mati.
Sebagai pengagum Napoleon, ini tentu bertentangan dengan nilai mulia Revolusi Prancis, yakni Liberte, Egalite, Fraternite (kebebasan, persamaan, dan persaudaraan). Sepanjang 1.000 kilometer jalan yang ia bangun, hanya ada penindasan, kesenjangan, dan permusuhan. Jalan Pos dibangun di atas nyawa belasan ribu pribumi yang mati akibat kecelakaan, kelaparan, dan malaria.Tak heran jika kemudian orang menjulukinya Tuan Besar Guntur, atas kekejamannya yang begitu menggetarkan semua orang.
Namun kediktatorannya juga yang menjatuhkan kariernya. Rakyat yang marah kemudian melakukan protes dan perlawanan. Di Banten dan Cirebon terjadi pemberontakan, sementara di Yogyakarta, Daendels berkonflik dengan Sultan Hamengkubuwana II. Bahkan orang Belanda sendiri tak jenak dengan kebijakan Daendels. Masalah-masalah ini akhirnya sampai juga ke telinga Louis Napoleon, sehingga pada 1811 ia dipanggil pulang dan diganti oleh Jan Willem Janssens.
Meski dibangun dengan mengorbankan jiwa anak-anak negeri, tak bisa dipungkiri jalan Daendels ini memang memberikan sejumlah keuntungan. Daerah Priangan yang telah lama dikenai koffie-stelselalias tanam paksa kopi, biasanya hanya menghasilkan 120 ribu pikul per tahun. Dengan adanya jalan ini, tentu produksinya meningkat. Daendels sendiri menargetkan 300 ribu pikul. Kopi yang dulunya menumpuk di gudang-gudang Sumedang, Cisarua, Limbangan, dan Sukabumi, kini bisa diangkut ke Pelabuhan Cirebon dan Indramayu.
Selain itu, kehadiran jalan baru yang cukup mulus pada masanya juga memicu tumbuhnya kota-kota baru. Para ahli tata kota mengungkapkan bahwa Weleri, Plered, Pacet, Sidoarjo, Bangil, Gempol, dan Kraksaan tadinya hanyalah pasar kecil yang bertransformasi menjadi kota karena lokasinya berada di persilangan Jalan Pos. Bahkan ibukota Kabupaten Bandung, yang awalnya bertempat di Dayeuhkolot, dipindahkan ke Kota Bandung sekarang.
Pun sepeninggal Daendels, Jalan Pos masih tetap bermanfaat, baik sebagai pendukung aktivitas ekonomi, sosial, maupun pariwisata. Ruas di sepanjang Pantai Utara Jawa misalnya, tak pernah sepi dari truk-truk besar yang mengangkut logistiknya ke kota lain.
Atas kekejamannya, orang-orang memelesetkan gelar Maarschalk atau Marsekal di depan nama Daendels menjadi Mas Galak. Hanya tiga tahun ia memerintah, tetapi warisannya begitu melimpah. Di satu sisi ada tangis dan darah, di sisi lainnya terhampar modernisasi administrasi dan prasarana. Seperti halnya lalu-lalang kendaraan yang tak henti-henti di Jalan Raya Pos, demikian pula seharusnya ingatan akan kepingan riwayatnya.